Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Pakar

Menurut Sudarsono, Pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan diancam dengan ancaman yang merupakan sebab pertanggungan. 

Menurut WPJ. Pompe, Pengertian Hukum Pidana 

Wirjino Prodjodikor mengatakan bahwa Pengertian Hukum Pidanamerupakan aturan hukum tentang pengadilan. Kata "membunuh" diartikan sebagai "dipidanakan" dimana oleh otoritas tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak diterima dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Moeljatno adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di dalam negara, mana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk: 

Sebuah. Hukum pembebasan menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan (ditolak) dengan dilepaskannya kebebasan bagi siapa pun yang melanggarnya. 
b. Hukum memutuskan kapan saja dan di dalam hal apa pun mereka yang membantah larangan itu dapat dikenakan hukuman 
c. Hukum pidana Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman itu dapat dilakukan atas orang yang melanggarnya.

Dari pengertian hukum atas dapat disimpuLkan itu, Pengertian Hukum Pidana adalah seluruh peraturan-peraturan yang menentukan apa yang merupakan tindak pertikaian dan hukuman apa yang bisa dijatuhkan terhadap yang dilakukan.

Hukum pengadilan yang mengatur norma hukum itu sendiri, peraturan pengadilan yang sudah ditentukan dan peraturan pengadilan yang dipegang teguh untuk menguatkan norma-norma lain. Norma yang lain mengeluarkan norma kesusilaan dan agama, contohnya menentukan: jangan mengambil barang milik orang lain, jangan membunuh, jangan menghina orang lain dan sebagainya.

Sebagai suatu organisasi terkuat, tertinggi dan terbesar, hanya negaralah yang berhak dan disetujui untuk menentukan dan menjalankan hukum pengadilan tersebut. ini berarti negara mewakili satu-satunya subjek hukum yang dapat menyusun aturan-aturan yang mengikat semua warganya, juga dapat digunakannya dengan sebaik-guna agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka yang sesuai permintaan publik.

 
Di Indonesia belum memiliki Undang-undang Hukum Pidana Nasional (belum ada unifikasiasinya), sehingga masih diberlakukan Undang-undang Hukum Pidana (  Wetboek van Strafrecht  ) adalah warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Ketentuan-ketentuan hukum, selain termuat dalam KUHP serta Undang-undang khusus, ketentuan-ketentuan hukum juga termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 
Sekian dari saya diskusi tentang pengertian hukum menurut para pakar, semoga tulisan saya tentang pengertian hukum menurut para pakar dapat bermanfaat.